Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan politik di dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, sumber daya alam yang melimpah, dan letak geografis yang strategis, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengaruhnya di kancah internasional. Namun, untuk mencapai hal tersebut, Indonesia membutuhkan infrastruktur yang memadai dan efisien, baik dalam bidang fisik maupun politik.
Infrastruktur fisik adalah segala bentuk fasilitas dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, listrik, air, telekomunikasi, dan lain-lain. Infrastruktur politik adalah segala bentuk sistem, lembaga, dan aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan, dan penegakan hukum, seperti konstitusi, partai politik, parlemen, pemerintah, birokrasi, kepolisian, militer, dan lain-lain.
Infrastruktur fisik dan politik saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Infrastruktur fisik yang baik dapat meningkatkan mobilitas, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat, serta menarik investasi dan kerjasama dari negara-negara lain. Infrastruktur politik yang baik dapat menciptakan stabilitas, demokrasi, akuntabilitas, dan keadilan, serta mencegah korupsi, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Sayangnya, infrastruktur fisik dan politik di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan masalah. Menurut laporan World Economic Forum tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 72 dari 141 negara dalam hal kualitas infrastruktur fisik, di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas infrastruktur fisik di Indonesia adalah kurangnya anggaran, perencanaan, koordinasi, dan pengawasan, serta adanya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Infrastruktur politik di Indonesia juga belum optimal. Meskipun Indonesia telah berhasil menjalankan sistem demokrasi yang relatif stabil dan inklusif sejak reformasi tahun 1998, masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Menurut indeks demokrasi yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 64 dari 167 negara, dengan skor 6,48 dari 10, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk dalam kategori demokrasi cacat. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan infrastruktur politik di Indonesia adalah lemahnya hukum, rendahnya partisipasi dan edukasi politik, tingginya polarisasi dan intoleransi, serta adanya ancaman dari kelompok-kelompok radikal dan terorisme.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan memperkuat infrastruktur fisik dan politik di Indonesia. Pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan harus bekerja sama dan berkontribusi dalam menyediakan, mengelola, dan memanfaatkan infrastruktur fisik dan politik secara efektif dan efisien. Selain itu, masyarakat juga harus aktif dan kritis dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja dan dampak dari infrastruktur fisik dan politik, serta menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka melalui saluran-saluran yang demokratis dan konstitusional.
Infrastruktur fisik dan politik adalah dua pilar penting yang menentukan masa depan Indonesia. Dengan infrastruktur fisik dan politik yang berkualitas, Indonesia dapat mencapai kemajuan dan kemandirian dalam berbagai bidang, serta menjadi negara yang berdaulat, beradab, dan berkepribadian. Mari kita bersama-sama membangun infrastruktur fisik dan politik yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik.
