Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah panjang dalam menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam bentuk dan karakteristik demokrasinya. Artikel ini akan membahas empat sistem demokrasi yang pernah dianut di Indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila Orde Baru, dan demokrasi Pancasila Reformasi. Artikel ini juga akan mengulas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia di masa kini dan masa depan.
Demokrasi Liberal (1950-1959)
Demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang menganut prinsip-prinsip liberalisme, yaitu kebebasan individu, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kedaulatan rakyat. Demokrasi liberal di Indonesia berlaku sejak tahun 1950, ketika Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 sebagai konstitusi negara. UUDS 1950 mengadopsi sistem parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden. Parlemen terdiri dari anggota-anggota partai politik yang dipilih melalui pemilu yang bebas dan adil.
Demokrasi liberal di Indonesia memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan ruang bagi partisipasi politik yang luas, menghormati hak-hak sipil dan politik, serta mendorong perkembangan pers dan organisasi masyarakat sipil. Kekurangannya adalah menyebabkan ketidakstabilan politik, karena kabinet-kabinet yang dibentuk sering kali jatuh akibat mosi tidak percaya dari parlemen. Selain itu, demokrasi liberal juga tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah nasional, seperti pemberontakan regional, konflik sosial, dan kemiskinan.
Demokrasi liberal berakhir pada tahun 1959, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengembalikan konstitusi negara ke UUD 1945. Dekrit ini juga membubarkan parlemen dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, Indonesia beralih dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin.
Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Demokrasi terpimpin di Indonesia diprakarsai oleh Presiden Soekarno, yang menganggap demokrasi liberal sebagai sistem yang tidak cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Soekarno ingin menciptakan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme, agama, dan komunisme, yang disebut sebagai Nasakom. Soekarno juga mengusung konsep Manipol-Usdek, yaitu Manifesto Politik dan Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, sebagai pedoman ideologi negara.
Demokrasi terpimpin di Indonesia memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan legitimasi kepada kepemimpinan Soekarno, yang dianggap sebagai Bapak Bangsa dan Proklamator Kemerdekaan. Demokrasi terpimpin juga berhasil mempertahankan kedaulatan dan integritas nasional, serta meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, misalnya dengan menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan mendirikan Gerakan Non-Blok tahun 1961. Kekurangannya adalah menimbulkan krisis multidimensi, seperti inflasi, korupsi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan konfrontasi dengan Malaysia. Demokrasi terpimpin juga menyebabkan polarisasi politik antara kelompok-kelompok Nasakom, terutama antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1965, ketika terjadi peristiwa G30S/PKI, yaitu upaya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok perwira militer yang diduga berafiliasi dengan PKI. Peristiwa ini mengakibatkan pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI, serta penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum terhadap Soekarno dan para pendukungnya. Peristiwa ini juga membuka jalan bagi naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto, yang kemudian menggantikan Soekarno sebagai presiden melalui Sidang Istimewa MPRS tahun 1967. Dengan demikian, Indonesia beralih dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila Orde Baru.
Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)
Demokrasi Pancasila Orde Baru adalah sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan Orde Baru sebagai tatanan baru yang dibangun oleh Presiden Soeharto. Demokrasi Pancasila Orde Baru di Indonesia berlaku sejak tahun 1966, ketika Soeharto mendapatkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Soekarno, yang memberinya wewenang untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengamankan negara. Supersemar ini menjadi dasar bagi Soeharto untuk membentuk kabinet-kabinetnya, membubarkan PKI dan partai-partai lainnya, serta mengubah sistem politik dan ekonomi negara.
Demokrasi Pancasila Orde Baru di Indonesia memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang sukses. Demokrasi Pancasila Orde Baru juga berhasil membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Kekurangannya adalah menekan kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, penyiksaan, penculikan, dan penghilangan paksa. Demokrasi Pancasila Orde Baru juga korup, kolusi, dan nepotisme, serta rentan terhadap krisis ekonomi dan politik.
Demokrasi Pancasila Orde Baru berakhir pada tahun 1998, ketika terjadi krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, yang menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan hutang negara membengkak. Krisis ini memicu gelombang protes dan demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Akhirnya, Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Dengan demikian, Indonesia beralih dari demokrasi Pancasila Orde Baru ke demokrasi Pancasila Reformasi.
Demokrasi Pancasila Reformasi (1998-sekarang)
Demokrasi Pancasila Reformasi adalah sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan Reformasi sebagai proses perubahan yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie dan presiden-presiden selanjutnya. Demokrasi Pancasila Reformasi di Indonesia berlaku sejak tahun 1998, ketika Habibie mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi politik, ekonomi, sosial, dan hukum negara. Beberapa kebijakan tersebut antara lain adalah:
- Menghapus larangan terhadap partai-partai politik, pers, dan organisasi masyarakat sipil, serta mengadakan pemilu yang demokratis dan multipartai pada tahun 1999.
- Memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah, serta mengakui hak-hak asasi dan kultural dari berbagai kelompok etnis, agama, dan minoritas.
- Melakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi semipresidensial, membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi dua periode, serta membentuk lembaga-lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Melakukan reformasi ekonomi, yang mencakup restrukturisasi perbankan, privatisasi BUMN, liberalisasi perdagangan, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia.
- Melakukan rekonsiliasi nasional, yang meliputi pengungkapan kebenaran dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, seperti G30S/PKI, Tragedi 1965-1966, Tanjung Priok, Talangsari, Timor Timur, Aceh, Papua, dan Trisakti-Semanggi.
Demokrasi Pancasila Reformasi di Indonesia memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan ruang bagi demokratisasi, desentralisasi, pluralisme, dan hak asasi manusia, yang merupakan tuntutan utama dari rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila Reformasi juga berhasil mengatasi krisis ekonomi dan politik, serta memulihkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Kekurangannya adalah menimbulkan berbagai masalah baru, seperti konflik antara pusat dan daerah, korupsi endemik, radikalisme agama, terorisme, separatisme, dan ketidakadilan sosial.
